Rabu, 01 Januari 2014

Indonesia Memilih



    Tahun 2013 sudah berlalu dan berganti dengan tahun 2014. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya negara Indonesia, tahun 2014 adalah tahun dimana seluruh rakyat Indonesia akan memasuki era baru, yaitu era dimana kursi kepemimpinan negara ini atau yang biasa disebut dengan RI 1 akan mengalami pergantian melalui pemilihan umum (PEMILU). Selain presiden dan wakilnya, rakyat Indonesia juga dituntut untuk memilih para wakilnya yang akan duduk di kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Akan tetapi apakah sosialisasi tentang siapa-siapa saja para wakil rakyat yang akan mewakili suara seluruh rakyat Indonesia sudah dapat diketahui profesionalisme, nasionalisme dan elektabilitasnya oleh seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali?

    Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah melakukan berbagai cara untuk mensosialisasikan pemilu 2014. Salah satunya melalui pembagian jaket, helm, dan masker kepada tukang ojek di daerah DKI Jakarta yang bertuliskan "Coblos Yukk". Namun, apakah hal ini efektif untuk mengurangi jumlah pemilih yang golput pada pemilu legislatif maupun pemilu presiden pada pemilu 2014 nanti? Golput yang biasa disebut dengan golongan putih adalah para pemilih yang memilih untuk tidak menggunakan hak pilih mereka yang dikarenakan ketidakpercayaan mereka pada calon-calon wakil mereka maupun calon pemimpin negeri ini untuk mewakili suara-suara mereka. Kurangnya kepercayaan akan kemampuan untuk membawa Indonesia lebih baik dan elektabilitas dari para calon tersebut membuat mereka merasa lebih baik tidak memilih daripada mereka salah memilih.
Hasil Jejak pendapat Kompas menunjukkan Pemilu 1999, partisipasi masyarakat 92,74%, lalu pada Pemilu 2004 turun menjadi 84,07%, dan pemilu 2009 turun menjadi 70,06% - See more at: http://suar.okezone.com/read/2013/09/12/58/864821/golput-bukan-keinginan-rakyat#sthash.divWpuvb.dpuf

    Berikut hasil rekapitulasi suara pemilu 2009 (KPU). Sembilan partai yang memenuhi threshold 2.5% suara nasional adalah:
  1. P Demokrat   : 21,703,137 = 20.85%
  2. P Golkar : 15,037,757 =14.45%
  3. PDIP    : 14,600,091 = 14.03%
  4. PKS   : 8,206,955 = 7.88%
  5. PAN  : 6,254,580 = 6.01%
  6. PPP   : 5,533,214 = 5.32%
  7. PKB   : 5,146,122 = 4.94%
  8. Gerindra   : 4,646,406 = 4.46%
  9. Hanura   : 3,922,870 = 3.77%
    Total suara yang masuk adalah 104.099.785 dari seharusnya sekitar 171 juta hak suara masyarakat. Atau angka golput mencapai 39%. Terlihat bahwa hasil Quick Count yang dilakukan oleh LSI tidak jauh berbeda dengan hasil perhitungan sesungguhnya yakni tidak lebih besar dari 1% untuk tiap-tiap partai.
NB : Persentase angka relatif suara partai politik dihitung berdasarkan jumlah pemilih yang menggunkan hak suaranya yakni (suara partai / (total pemilih sebenarnya – golput))

    Sedangkan hasil perolehan suara absolut yang diperoleh 9 partai diatas dari total jumlah masyarakat yang memiliki hak suara (171 juta) adalah:
  1. Partai “Golput” : 39,1% suara
  2. P Demokrat :  12.7%
  3. P Golkar  :  8.8%
  4. PDIP  : 8.5%
  5. PKS  : 4.8%
  6. PAN  :  3.7%
  7. PPP  :  3.2%
  8. PKB  :  3.0%
  9. Gerindra :   2.7%
  10. Hanura  :  2.3%
NB : Angka absolut berarti total suara yang diperoleh masing-masing partai yang sebenarnya terhadap total pemilih yakni sekitar 171 juta.
Jadi persentase angka absolut suatu partai adalah perolehan suara partai / total pemilih sebenarnya.

    Angka absolut ini tidak mungkin digunakan oleh pemerintah untuk mempersentasekan suara partai yang sebenarnya. Saya berusaha menunjukkan angka ini, agar masyarakat tidak terkecoh dengan persentase suara suatu partai yang dihitung dari (jumlah pemilih sebenarnya – jumlah pemilih golput). Melihat fenomena ini, apakah mungkin jika suara golput yang besar harus dikonversikan dengan pengurangan jumlah kursi di DPR. Jadi, dengan 39% golput, maka kursi di DPR harus dikurangi 39% yakni tinggal 341 kursi dari 560 kursi. Hal ini berdampak pada anggaran, yang akan menghemat sekitar Rp 25 miliar per bulan. Toh, semakin banyak dewan juga belum tentu efektif. Semakin banyak dewan juga belum tentu tidak korupsi, skandal seks, arogan, dan terakhir PEMALAS.
    Dengan memasukkan parameter masyarakat yang tidak dapat memilih karena DPT yang mencapai 10-20 penduduk, maka total golput secara absolut terhadap warga yang memilih hak untuk memilih mencapai sekitar 40%. Artinya gabungan partai-partai besar seperti Demokrat, PDIP, Golkar (totalnya sekitar 29.4%) memiliki dukungan real yang jauh lebih kecil dari jumlah masyarakat yang tidak memilih (golput).

    Berikut daftar “perolehan suara Golput” sejak 1971 (Era Orde Baru)
  • 1971   :  6.64 %
  • 1977   : 8.40 %
  • 1982   : 8.53 %
  • 1987   : 8.39%
  • 1992   : 9.09 %
  • 1997   : 9.42 %
  • 1999   : 10.21 %
  • 2004   : 23.34 %
  • 2009   : 39.1%
Data : 1971-2004 dari Pusat Studi dan Kawasan UGM ; 2009 daridata sementara dari hasil lembaga survei.
    Dari data daftar suara golput, maka sejak era reformasi, jumlah masyarakat yang abstain atau golput meningkat pesat yakni 10.21% pada tahun 1999 menjadi 39.1% di tahun 2009.Angka golput 39.1% jauh melebihi angka partai Demokrat yang menduduki posisi pertama dalam survei yakni 20% suara dari (100%-39% golput). Tampaknya “Partai Golput” menang mutlak. Perlu dicatat, bahwa angka golput bukanlah semata-mata karena apatisme masyarakat, namun pada tahun 2009 ini angka golput tidak hanya saja masyarakat yang apatis, namun KPU dan Pemerintah secara tidak langsung membungkam hak suara rakyat untuk memilih.

    Setidaknya ada 3 faktor utama yang menyebabkan meningkatnya Golput 2009, yakni:
Teknis : Daftar Pemilih Tetap (DPT)
    Salah satu tugas utama KPU dan Pemerintah adalah menyukseskan Pemilu 2009 seperti dalam amanat UUD 1945 serta UU 10 tahun 2008. Namun, ironisnya meski kita telah merdeka lebih 6 dekade dan telah menjalani reformasi lebih 10 tahun, masalah mekanisme pemungutan suara rakyat masih dipersulit oleh birokrasi. Banyak mahasiswa, buruh migran, dan warga pindahan yang seharusnya mendapat hak untuk memilih justru tidak difasilitasi dengan baik oleh KPU. Setidaknya lebih kurang 1 juta mahasiswa di perguruan tinggi, jutaan buruh migran beserta keluarganya di kota-kota, serta warga yang baru pindahan tidak dapat memilih karena dipersulit dalam mengurus DPT, seperti kartu A5. Hal ini pun dialami oleh saya dan kesembilan teman kos saya. Begitu juga ada sekitar 5000-an mahasiswa Unpad, 7-10 ribu-an mahasiswa ITB, ribuan mahasiswa Maranatha, Parahyangan, Unpas, Unisba, Unjani, Itenas dan sejumlah mahasiswa perguruan tinggi di kota Bandung yang berasal dari luar kota Bandung.
Kebanyakan mahasiswa tidaklah apatis, mereka ingin memilih. Namun, saat ini umumnya mahasiswa sedang menjalani masa Ujian Tengah Semester (UTS), dan cukup memberatkan bagi mahasiswa untuk pulang ke kampung halaman untuk memilih atau mengurus kartu A5.
Sikap Apatis
    Tidak sedikit masyarakat yang apatis terhadap golput Pemilu di negeri ini. Umumnya, masyarakat yang apatis adalah golongan masyarakat miskin atau perantaun. Hal ini dikarenakan siapapun partai yang menang, kehidupan mereka tidak berubah dan bahkan kehidupan mereka bertambah miskin atua dimiskinkan. Sehingga, golongan masyarakat ini lebih memilih bekerja daripada libur untuk contreng. Dan angka masyarakat apatis semakin tinggi, dikarenakan banyaknya politisi partai yang mementingkan kepentingan partainya daripada kepentingan masyarakat. Ketika menjelang Pemilu, para petinggi partai gencar menghabiskan puluhan bahkan ratusan miliar untuk iklan janji dan janji. Namun ketika berkuasa, mereka asyiik menggeruk kebijakan yang menghasilkan keuntungan partai.
Konsep Ideologis
    Angka masyarakat yang golput dari ideologis tidak  meningkat sepesat masyarakat apatis ataupun terkendala masalah teknis. Umumnya masyarakat golongan ideologis golput berasal dari kalangan cendekiawan level atas yang alasan sistem politik yang buruk hingga landasan religius. Kebobrokan dan skandal yang sering disiarkan media TV semakin menguatkan keyakinan ideologis masyarakat ini yang mengatakan “memilih partai berarti memilih keburukan, karena tidak ada partai yang baik dan benar”.

    Dari hasil pemaparan diatas, apakah jumlah suara untuk partai "Golput" akan berkurang atau malah meningkat? Semua balik lagi ke masing-masing individu, apakah akan menggunakan hak pilihnya atau tidak, karena tidak ikut memilih adalah sebuah pilihan juga walaupun itu terkesan tidak bijak.

Sumber

Hasil Jejak pendapat Kompas menunjukkan Pemilu 1999, partisipasi masyarakat 92,74%, lalu pada Pemilu 2004 turun menjadi 84,07%, dan pemilu 2009 turun menjadi 70,06% - See more at: http://suar.okezone.com/read/2013/09/12/58/864821/golput-bukan-keinginan-rakyat#sthash.divWpuvb.dpuf
Hasil Jejak pendapat Kompas menunjukkan Pemilu 1999, partisipasi masyarakat 92,74%, lalu pada Pemilu 2004 turun menjadi 84,07%, dan pemilu 2009 turun menjadi 70,06% - See more at: http://suar.okezone.com/read/2013/09/12/58/864821/golput-bukan-keinginan-rakyat#sthash.divWpuvb.dpuf
Hasil Jejak pendapat Kompas menunjukkan Pemilu 1999, partisipasi masyarakat 92,74%, lalu pada Pemilu 2004 turun menjadi 84,07%, dan pemilu 2009 turun menjadi 70,06% - See more at: http://suar.okezone.com/read/2013/09/12/58/864821/golput-bukan-keinginan-rakyat#sthash.divWpuvb.dpuf
Hasil Jejak pendapat Kompas menunjukkan Pemilu 1999, partisipasi masyarakat 92,74%, lalu pada Pemilu 2004 turun menjadi 84,07%, dan pemilu 2009 turun menjadi 70,06% - See more at: http://suar.okezone.com/read/2013/09/12/58/864821/golput-bukan-keinginan-rakyat#sthash.divWpuvb.dpuf
Diposting oleh di

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Langganan: Posting Komentar (Atom)